tmtimes.id – Sudah dua minggu saya masuk kantor. Sepanjang jalan saya melihat suasana perkotaan layaknya hari-hari biasa sebelum virus corona berubah jadi pandemi.
Kecuali perubahan kecil seperti rekan-rekan kantor yang kini memakai masker selama jam kerja, nyaris tak ada yang berubah dari keseharian saya.
Jalanan perkotaan pun sama saja. Ada ruas jalan yang tetap mengalami kemacetan. Ada yang tidak.
Di sebuah sudut lampu merah terlihat pengemis yang tetap meminta-minta, tentu tanpa memakai masker.
Di lampu merah yang sama, seorang penyanyi memainkan gitarnya, memainkan lirik-lirik puitis Iwan Fals menjelang pukul sembilan malam. Tanpa memakai masker pula.
Lalu saya membawa kendaraan menyusuri sebuah pasar tumpah. Ramai dan macet. Penuh suara bising klakson kendaraan lain.
Menjelang new normal, nyaris tak ada yang berubah dari keseharian hidup di sebuah negara dimana kurva pandemi penderita corona terus merangkak naik.
Saya memang hidup dan bekerja di sebuah kota besar, namun saya pikir kondisi dimana-mana pun sama saja.
Sementara di Twitter, seorang perawat di kota Malang mencuitkan sebuah baris kalimat penuh “kemarahan”, bunyinya.
“Pemerintah pusat, provinsi, kota, stop memberi rasa aman palsu pada masyarakat dengan jargon-jargon. Virus ora (tidak – red) ngurus jargonmu.”
Pengguna Twitter
Komunikasi Politik dan Manisnya Jargon New Normal
Saya ingin menitikberatkan opini ini pada soal bagaimana penguasa memainkan komunikasi politik dengan menekankan pada kepercayaan pada new normal sebagai tatanan baru yang memberi harapan hidup ke seluruh anggota masyarakat, di tengah pandemi yang belum jua menunjukkan tanda-tanda berakhir.
Baca Juga: Car Free Day yang Dimulai Lagi Mungkin akan Membawa Masalah
Persoalannya kemudian, pemerintah seperti ingin menggiring kesadaran publik, bahwa bulan-bulan ini – dan bulan-bulan kedepan – adalah momen dimana bahaya sudah lewat dan kita seharusnya bersikap biasa saja namun tetap waspada.
Untuk membuktikan ini, saya ingin mengutip langsung kata-kata Menteri Kesehatan Terawan di situs Kementerian Kesehatan.
“Untuk itu pasca pemberlakuan PSBB dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, perlu dilakukan upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja seoptimal mungkin sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi COVID-19 atau New Normal,” tulis sebuah rilisan media yang terpampang di situs Kementerian Kesehatan.
Ketimbang melaporkan, misalnya, langkah-langkah yang sudah dilakukan Kementerian Kesehatan untuk menangani kekurangan dokter dan tenaga medis yang terjadi di daerah tertentu, pemerintah lebih memilih fokus pada wacana tentang kesiapan tempat kerja.
Baca Juga: Saya Bertanya tentang New Normal kepada Pengurus Pondok Pesantren Nurul Ummah Jogja
Apakah kemudian pemerintah sudah mengatur semua tempat kerja untuk memastikan bahwa seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia sudah melakukan protokol kesehatan seoptimal mungkin guna mencegah penularan COVID-19?
Memang kalau dilihat dalam bingkai keseluruhan komunikasi politik tentang new normal, akar pernyataan Kemkes via Terawan itu bisa kita lacak dari pernyataan Presiden Jokowi bulan Mei silam yang mengatakan bahwa sampai vaksin efektif ditemukan untuk melawan corona, kita semua mesti hidup berdamai dengannya.
Model komunikasi macam begini saya kira bisa dibaca dengan pemahaman tentang konsep diskursif persuasif.
Dalam karya tulisnya yang berjudul Torture, Intelligence and Sousveillance in the War on Terror: Agenda–Building Struggles, V. Bakir menjelaskan jenis komunikasi diskursif persuasif sebagai kegiatan penyebaran dan pengulangan pesan utama secara konsisten dari waktu ke waktu, dengan tujuan mengarahkan perhatian publik.
Intinya, penguasa Indonesia tampaknya memang sedang memainkan jargon new normal, membungkusnya dengan indah, kemudian mendorong masyarakat untuk memberdayakan diri mereka dengan cara bersiap, berdamai dengan COVID-19, sembari menyongsong tatanan new normal.
Wacana semacam itu terasa manis. Dan yang lebih penting, membuat citra pemerintah aman karena dipandang sebagai pihak yang akuntabel, alias sudah berhasil mengontrol penyebaran virus.
Terakhir, pemerintah lewat Kementerian Dalam Negeri melakukannya lewat lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru, Produktif dan Aman Covid-19.
Baca Juga: Pariwisata Indonesia: Anak Kandung Babak Belur Paling Disayang
“Sebagai sesuatu yang baru, tatanan ini memerlukan pengenalan atau pra kondisi agar seluruh masyarakat siap dan mampu beradaptasi. Prakondisi ini dilakukan dengan protokol kesehatan dalam berbagai sektor kesehatan dengan simulasi-simulasi,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian seperti dikutip situs Kemendagri, menyoal lomba tersebut.
Secara diskursif, pemerintah membombardir ruang publik dengan wacana baru tentang betapa kita semua mesti bersiap dan beradaptasi dengan wabah corona, karena toh kita tidak bisa mengurung diri di dalam rumah terus-menerus.
Sekilas pandang, pertimbangan pemerintah memang masuk akal.
Tapi masalahnya, dengan segala macam keruwetan kondisi, situasi, serta psikologis masyarakat kita, apakah kita sudah siap memasuki gerbang new normal, beradaptasi dengannya, kemudian – kalau bisa – hidup normal seperti sebelum virus menyerang?
Kalau ternyata kesimpulannya kita belum siap, dan angka pandemi terus naik, lalu pemerintah bisa apa?
Penulis: M. Hadid
