the Monkey Times – Konten berita yang kita nikmati di atas layar gadget – lewat sejumlah platform digital macam Google atau Facebook – sebetulnya merupakan sebuah anugerah.
Bagi kebanyakan penerbit, dan kalau mereka cukup beruntung, jalan monetisasi konten melalui pemasangan banner iklan terbuka lebar.
Namun tampaknya monetisasi digital lewat dunia periklanan belum dianggap cukup adil bagi penerbit berita di Australia.
Dikutip dari Reuters, otoritas Australia – diwakili oleh the Treasurer of Australia – sedang menyelesaikan rencana yang bakal memaksa Google dan Facebook membayar konten yang diproduksi outlet berita di negara tersebut.
Aturan tersebut dikabarkan sudah mencapai parlemen minggu ini, dan akan mewajibkan perusahaan teknologi macam Google dan Facebook untuk bernegosiasi dengan penerbit lokal.
Negosiasi yang akan dilakukan kabarnya menyasar terbentuknya kesepakatan tentang jumlah nominal yang harus dibayar kepada penerbit untuk setiap konten yang muncul di atas platform yang dikelola Google maupun Facebook.
Dan bila kedua belah pihak tidak bersepakat, mediator yang ditunjuk pemerintah Australia akan menetapkan jumlah nominalnya.
Kewajiban membayar
Pada bulan April, bendahara pemerintah federal Australia, Josh Frydenberg, mengatakan kewajiban membayar konten berita yang dikenakan kepada Google dan Facebook dianggap sebagai usaha untuk membuatnya terlihat adil bagi penerbit.
Oleh otoritas Australia, kewajiban tersebut dikerangkeng dalam istilah “mandatory code“, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menyeimbangkan sumber daya dimana platform digital seperti Facebook dan Google akan diwajibkan untuk membayar penerbit berita untuk konten yang diproduksi oleh mereka.
“Baru adil kalau mereka yang memproduksi konten dibayar untuk itu,” kata Frydenber kepada ABC seperti dikutip the Monkey Times (Selasa, 8/12/2020).
Dengan kata lain, pemerintah Australia beranggapan skema pendapatan iklan yang dijembatani Facebook dan Google belum cukup adil untuk mendukung skema jurnalisme yang dibangun berdasarkan ketertarikan publik.
Rencana tersebut agaknya didasari pada anggapan menurunnya pendapatan iklan penerbit berita di Australia, dimana pandemi COVID-19 ditengarai sebagai penyebab utama.
Mengutip ABC kembali, wabah COVID-19 mempercepat tekanan pemerintah, yang dilatarbelakangi situasi pandemi global yang mencederai pendapatan media digital lewat skema periklanan.
Google dan para penerbit
Awal Oktober silam, Google mengumumkan akan membayar 1 miliar dollar kepada penerbit di seluruh negara, selama lebih dari tiga tahun ke depan, menurut Financial Review.
Keputusan tersebut disebut Google sebagai “komitmen finansial” terbesar, dimana raksasa teknologi itu bermaksud mendorong penerbit untuk memproduksi sekaligus mengurasi konten berkualitas tinggi untuk memperkaya pengalaman membaca berita secara daring.
Lebih jauh lagi, komitmen tersebut diwujudkan lewat sebuah produk bernama News Showcase, yang dibangun berdasarkan sejumlah kesepakatan lisensi yang sudah disepakati Google dan 200 penerbit di Brasil, Australia, Jerman, Argentina, Kanada, dan Inggris Raya.
Di Australia, Google kabarnya sudah mencapai kesepakatan dengan beberapa penerbit, termasuk The Saturday Paper dan Crikey.
Walau begitu, menurut Financial Times, kesepakatan tersebut ditunda karena rencana otoritas Australia – dengan ‘mandatory code‘-nya – yang akan memaksa Facebook dan Google untuk membayar konten yang ditayangkan diatas platform mereka.
