the Monkey Times – Membahas Demokrasi Terpimpin, tidak akan lepas dari pemimpin pemerintahan orde lama, Presiden Soekarno. Konsep dari demokrasi ini bertujuan agar masyarakat dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Namun, kenyataan yang terjadi adalah tidak seperti. Pemerintahan malah berpusat pada kepemimpinan tunggal Presiden Soekarno.
Sejarah Demokrasi Terpimpin
Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dikeluarkannya dekrit ini tidak lepas dari jengahnya para petinggi akan kemacetan politik yang sudah berlangsung selama 9 tahun, yaitu dari 1950 hingga 1959. Pada masa itu, demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan Indonesia. Ketidakstabilan yang terjadi berakhir pada kegagalan.
Mulai dari partai-partai yang saling menjatuhkan satu sama lain, kabinet yang kerap berganti, kinerja program yang tidak rampung dan dewan konstituante yang tidak bisa menyelesaikan UUD baru. Inilah yang menjadi penyebab utama Dekrit Presiden pada 1959 tersebut.
Kala itu, Soekarno mengambil langkah kebijakan dengan membuat dekrit, agar terpecahkannya berbagai masalah yang terjadi dalam pemerintahan. Tapi, kenyataan yang terjadi dengan keputusan mutlak dari Soekarno menghasilkan posisinya yang semakin kuat dengan tambahan dukungan dari TNI/Polri dan PKI dalam sosial politik Indonesia.
Dengan adanya dekrit ini, demokrasi liberal pun resmi berakhir dan digantikan dengan demokrasi baru. Arti sebenarnya dari demokrasi 1959 ini adalah demokrasi dengan pengakuan kepemimpinan.
Demokrasi 1959 adalah gagasan dari Presiden Soekarno yang kala itu kecewa dengan carut marut dalam pemerintahan sehingga perlu pembaharuan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Konsep dari demokrasi baru ini disebut dengan Konsepsi Presiden 1957 yang didasari oleh 2 pemikiran yaitu:
- Pembaruan pada struktur politik harus memberlakukan sistem demokrasi baru yang didukung kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat dengan seimbang.
- Membentuk kabinet gotong royong dengan dasar pertimbangan kekuatan masyarakat dari atas wakil partai politik serta kekuatan golongan para politik baru atau golongan fungsional atau golongan karya.
Tujuan utama dari adanya demokrasi baru adalah untuk menata kembali situasi politik yang berdasarkan UUD ‘45. Namun, hal yang terjadi adalah penyimpangan dan tidak sesuai dengan dasar negara Indonesia.
Adapun isi dari Dekrit Presiden 3 Juli 1959 ini, dimana ada 3 poin utama yaitu:
- Pembubaran konstituante
- Menetapkan UUD 1945 yang berlaku untuk segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, dimulai tanggal penetapan dekrit serta tidak berlakunya UUDS ( Undang-Undang Sementara)
- Membentuk MPRS yang terdiri dari anggota DPR dan ditambahkan utusan-utusan serta golongan dan pembentukan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara)
Politik Dalam Negeri Demokrasi Terpimpin
Banyak penyelewengan yang terjadi dan membuat kondisi politik di Indonesia bukan terbangkitkan, tapi jatuh dalam kediktatoran.
Terlihat bagaimana seorang Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup melalui ketetapan MPRS Nomor III/1963. Tentu saja ketetapan tersebut membatalkan UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi siapapun menjabat sebagai presiden sekurang-kurangan 5 tahun. Kala itu peraturan ini bisa lolos, karena UUD 1945 belum diamandemenkan.
Tidak hanya itu saja, Ir. Soekarno juga membubarkan DPR pemilihan tahun 1955. Kemudian diganti menjadi DPR-GR. Tindakan ini pun menyimpang dari UUD 1945, karena kedudukan presiden tidaklah lebih tinggi dari DPR. Sehingga DPR tidak dapat memberhentikan presiden serta presiden juga tidak dapat membubarkan DPR.
Penyimpangan yang juga tidak kalah menjadi kontroversi adalah ketika Soekarno menunjuk anggota yang duduk di kursi MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara). Dimana seharusnya anggota yang terpilih untuk ada di MPRS adalah hasil dari Pemilu.
GBHN atau Garis-garis Besar Haluan Negara pun diambil dari pidato Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1959 dan ditetapkan oleh DPA (Dewan Pertimbangan Agung). Seharusnya yang menetapkan adalah MPRS. Belum lagi pembentukan DPA juga dilakukan oleh Soekarno dan ia juga yang menjadi ketuanya.
Lembaga negara yang sudah terbentuk pun akhirnya menggunakan ajaran Nasakom atau Nasionalis-Agama-Komunis yang pada waktu itu sangat menguntungkan PKI. Karena dengan ajaran Nasakom, maka kekuatan PKI semakin besar dan menempatkan mereka sebagai unsur yang sah dalam konstelasi politik Indonesia kala itu.
Dengan berbagai penyimpangan yang terjadi tersebut, tentu saja sudah tidak sejalan dengan tujuan awal dari adanya demokrasi baru ini. Berawal untuk menyelesaikan masalah sosial politik negara dan membangkitkan perekonomian, hasilnya justru membawa Indonesia semakin terpuruk.
Kondisi Politik Luar Negeri Dalam Demokrasi Terpimpin
Tidak hanya dari dalam negeri yang terus saja mendapatkan guncangan dan menjadi Presiden Soekarno semakin otoriter, kondisi politik luar negeri era demokrasi ini pun tidak kalah kontroversialnya.
Pertama adalah Oldefo dan Nefo yang menjadikan Indonesia terlihat sangat condong ke negara komunis. Oldefo adalah The Old Established Forces dan Nefo adalah The New Emerging Forces. Oldefo terdiri dari negara-negara yang sudah stabil secara perekonomian, khususnya negara dari barat yang kapitalis. Sedangkan Nefo adalah negara baru.
Pada masa demokrasi ini, Indonesia cenderung mendekat terhadap Nefo. Hal ini sangat terlihat dari kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara komunis dan terciptanya Poros Jakarta – Peking dan Poros Jakarta – Phnom Penh – Hanoi – Peking- Pyongyang.
Kondisi politik luar negeri yang paling terkenal dalam era ini adalah konfrontasi terhadap Malaysia. Pada tahun 1961, muncul sebuah rencana pembentukan Federasi Malaysia yang terdiri dari Tanah Melayu, Serawak, Sabah, Singapura dan Brunei.
Tentu saja, Presiden Soekarno kala itu menolak dengan keras akan rencana tersebut. Beliau menganggap bahwa rencana itu adalah neokolonialisme dan bisa membahayakan Indonesia yang masih belum selesai revolusinya. Tidak hanya dari Indonesia saja yang keberatan, saat itu Filipina pun juga menyatakan penolakan karena merasa bahwa Sabah adalah wilayah miliki mereka.
Akhirnya rencana Federasi Malaysia ini pun terjadi pada tanggal 9 Juli 1963 dengan ditandatanganinya dokumen pembentukan oleh Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman. Lalu, di tanggal 16 September 1963, Pemerintah Malaya memproklamirkan Federasi Malaysia. Dengan hasil tersebut pun Indonesia mengambil langkah kebijakan konfrontasi.
Sehari setelahnya, yaitu pada tanggal 7 September 1963, Indonesia memutus hubungan diplomatik terhadap Pemerintah Malaya dan dilanjutkan dengan dikeluarkannya Dwikora (Dwi Komando Rakyat) pada tanggal 3 Mei 1964. Dengan isinya sebagai berikut:
- Perkuat ketahanan terhadap revolusi Indonesia
- Membantu perjuangan para revolusioner dari Rakyat Malaya, Serawak, Sabah, Singapura dan Brunei agar memerdekakan diri serta menggagalkan negara boneka Federasi Malaysia.
Dengan memanasnya ketegangan antara Indonesia dan Malaysia, muncullah perdebatan baru yaitu Malaysia dicalonkan sebagai salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Tentu saja, Presiden Soekarno pun menentang dengan sangat keras. Tapi, hasilnya adalah tetap Malaysia diangkat menjadi bagian dari Dewan Keamanan PBB. Konflik inipun menyebabkan Indonesia keluar dari PBB secara resmi pada tanggal 7 Januari 1965.
Pembebasan Irian Barat
Disaat yang bersamaan, pemerintah yang telah berupaya semenjak Konferensi Meja Bundar tahun 1949 untuk membebaskan Irian Barat dari tangan Kolonial Belanda mendapatkan banyak sekali tantangan. Dalam KMB telah disepakati bahwa Irian Barat seharusnya dikembalikan kepada NKRI pada tahun 1950-an.
Tapi, kenyataannya Irian Barat masih dikuasai oleh Belanda. Berbagai upaya telah dilakukan, namun kesepakatan bilateral pun tidak menghasilkan apapun. Hingga akhirnya diplomasi naik ke PBB, namun kembali lagi tidak membawa hasil apapun. Dimana akhirnya, Presiden Soekarno mengumumkan Trikora (Tri Komando Rakyat) pada tanggal 19 Desember 1961.
Munculnya Trikora membuat Belanda mempertahankan wilayah perbatasan. Opsi militer yang akhirnya dipilih Indonesia ini melahirkan Operasi Mandala Pembebasan Irian Barat dengan komando langsung dari Jendral Mayjen Soeharto dengan dukungan penuh dari Uni Soviet. Dalam operasi ini pun menyebabkan pertempuran sengit di Laut Aru yang menyebabkan tewasnya Komodor Yos Sudarso.
Konflik yang terus terjadi ini akhirnya mendapat perhatian PBB, karena jika dilanjutkan maka bisa terjadi konflik lebih besar antara Uni Soviet dan US di Pasifik Barat. Belanda pun akhirnya melunak dan menandatangani perjanjian New York 1962. Dengan isi utama perjanjian Irian Barat akan kembali ke Indonesia selambat-lambatnya pada 1 Mei 1963.
Pemberontakan G30S Akhiri Demokrasi Terpimpin
Berakhirnya era ini adalah ketika PKI melakukan kudeta. Dengan peristiwa G30S yang terjadi pada tanggal 30 September 1965, tujuh jenderal diculik. Menyebabkan kekuatan Soekarno dalam pemerintahan semakin turun. Ketidakstabilan ini pun membuat Presiden Soekarno memerintahkan Soeharto untuk mengamankan negara.
Kejadian ini pun berujung kepada lahirnya Supersemar atau Surat Perintah Sebelas Maret tahun 1966 yang berisi bahwa Soeharto diberikan kuasa untuk mengatasi dan mengendalikan situasi setelah pembersihan G30S.
Setelah surat ini diterima, Soeharto pun langsung bergerak dan menggunakannya untuk melarang seluruh gerakan PKI. Dua tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1967, MPRS mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan Soeharto pun diangkat menjadi presiden baru dan berkuasa hingga tahun 1998.
Dengan melihat sejarah dari Demokrasi Terpimpin yang panjang dan penuh dengan penyelewengan, tentu menjadi catatan kelam bagi Indonesia pasca kemerdekaan. Perjuangan Indonesia menegakkan demokrasi yang sesungguhnya hingga sekarang pun terus berlanjut. Dimana kita, sebagai Bangsa Indonesia harus terus mengawal akan stabilitas negara tetap terjaga.
