RUU HPP Disetujui DPR jadi Undang-Undang Ini Poin-Poinnya

RUU HPP memuat 9 bab dan 19 pasal yang merupakan gabungan dari PPN, PPh, PPS, pajak karbon, KUP, serta Cukai.


RUU HPP

Ilustrasi kewajiban membayar pajak. (Foto : Free for Canva Pro)

Diterbitkan:

the Monkey Times – Pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke-7 yang dilaksanakan hari Kamis, 7 Oktober 2021 secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RU HPP) menjadi Undang-Undang.

Namun sebelum itu, Anggota Parta Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani menyatakan bahwa fraksinya menolak penetapan tersebut.

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar tetap melanjutkan pembahasan karena fraksi lain tidak ada yang menyatakan penolakan, sehingga anggota dewan tetap mengesahkan draft tersebut menjadi UU baru.

Adapun sistematika UU HPP terdiri dari 9 bab dan 19 pasal yang mengubah ketentuan UU KUP, UU Pajak Penghasilan, UU 11/2020 cipta kerja, UU 2/2020, UU Cukai, dan UU PPN.

Pembahasan RUU HPP didasarkan pada surat keputusan pimpinan DPR RI dan surat presiden tanggal 22 Juni 2021 yang memutuskan bahwa komisi XI bersama pemerintah akan membahas tentang RUU KUP.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie OFP menyebut bahwa dalam rapat kerja ini hanya ada 1 fraksi yang menolak dan 8 fraksi yang menerima dan menyetujuinya.

Kedelapan fraksi tersebut adalah PPP, PAN, Demokrat, PKB, Nasdem, Gerindra, Golkar, dan PDIP.

Adapun alasan PKS menolak rancangan undang-undang harmonisasi perpajakan tersebut adalah adanya kenaikan tarif PPN menjadi 12% yang dianggap dapat memperlambat proses pemulihan ekonomi nasional.

Partai Keadilan Sejahtera juga tidak setuju dengan pengungkapan sukarela tax amnesty atau harta wajib pajak. Penolakan program tersebut juga dilakukan PKS pada tahun 2016 lalu.

Di sisi lain fraksi PDIP yang menyetujui RUU ini dengan alasan memperhatikan aspirasi pelaku UMKM, asal pengenaan PPN tidak berlaku untuk keuangan, transportasi darat, jasa kesehatan, jasa pendidikan dan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat.

Sedangkan untuk fraksi Gerindra menilai bahwa program tax amnesty akan membuat masyarakat sadar dan patuh untuk melakukan wajib pajak. Dengan harapan perpajakan dapat ditingkatkan melalui kepatuhan sukarela.

Kemudian fraksi PKB menyatakan dukungan terhadap penerapan pajak karbon untuk mengurangi emisinya kedepan.

RUU HPP: Makin Kaya, Pajak Makin Mahal

Tarif pajak orang pribadi dengan penghasilan menengah ke atas akan semakin tinggi setelah rancangan undang-undang ini disahkan.

DPR RI bersama pemerintah meneruskan pembahasan RUU HPP pada Sidang Paripurna DPR ke pembicaraan tingkat II dan akan mengambil keputusan.

Dalam aturan baru ini memang ada banyak hal tentang perpajakan yang diubah. Mulai dari kenaikan tarif PPH, pengampunan pajak, hingga mekanisme pengurangan dan penambahan jenis barang kena cukai.

Baca Juga:  Sejarah, Tema, dan Logo Peringatan Hari Pramuka Ke-60

Orang-orang super kaya di Indonesia akan membayar tarif pajak lebih besar sesuai poin yang disebutkan dalam perubahan kelima atas UU nomor 6 tahun 1983.

Menurut pasal 17 RUU HPP tentang tarif pajak bagi wajib pajak orang pribadi akan diatur ulang yang sebelumnya tertuang dalam PPh UU nomor 36 Tahun 2008.

Alasan pemerintah menaikan pajak orang kaya adalah karena kurang maksimalnya pemajakan akibat pengaturan terkait fringe benefit. Rata-rata tax expenditure PPh OP selama tahun 2016-2019 ada penghasilan sebanyak 5,1 triliun rupiah dalam bentuk natura.

Poin-poin atau Substansi yang Terakomodasi dalam RUU HPP

RUU HPP memuat 9 bab dan 19 pasal yang merupakan gabungan dari PPN, PPh, PPS, pajak karbon, KUP, serta Cukai. Berikut poin-poin yang disahkan oleh DPR RI kemarin:

  1. Pajak Pertambahan Nilai (PPn)
  • Memberikan kemudahan bagi UMKM
  • Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 12% yang dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat dan dunia yang belum pulih dari pandemi Covid-19. Paling lambat diberlakukan seluruhnya pada 1 Januari 2025.
  • Memberikan pembebasan PPN pada jasa pelayanan sosial, keuangan, kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan pokok.
  1. Pajak penghasilan (PPh)
  • Pengaturan ulang tarif PPh Badan menjadi 22%.
  • Pengaturan PPh Orang Pribadi sebesar Rp. 60 juta paling rendah.
  • Penambahan tarif PPh Orang Pribadi untuk penghasilan diatas 5 milyar rupiah per tahun sebesar 35%.
  • Pembebasan pasak threshold peredaran bruto UMKM.
  1. Pajak Karbon
  • Menetapkan peta jalan pasar karbon dan pajak karbon, berikut dengan tarif termasuk insentif, objek serta subjek.
  1. Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PPSWP)
  • Memfasilitasi masyarakat yang patu dan berniat baik untuk membayar pajak.
  1. Cukai
  • Prinsip ultimum dan pelanggaran administratif pada tindak pidana cukai untuk kepastian hukum dan kepentingan penerimaan negara.

Substansi yang Dilonggarkan/Dibatalkan/Dihapus Dalam RUU HPP

  • Tindak pidana perpajakan oleh Wajib Pajak Badan atau korporasi dihapus.
  • Alternative Minimum Tax untuk perusahaan yang merugi selama 5 tahun fiskal dilonggarkan.
  • Anti penghindaran pajak General Anti Avoidance Rule (GAAR) dibatalkan.
  • Tarif PPH WP lebih rendah dari usulan pemerintah.

Tujuan RUU HPP dari Situs Resmi Kemenkeu RI

RUU HPP bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, memperbaiki sistem perpajakan Indonesia, memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan kewajiban dan hak perpajakan, serta menutup celah-celah praktik eriso perpajakan.

Namun, dalam undang-undang tersebut juga terpampang ketidakadilan. Naiknya tarif pajak pertambahan nilai akan menggerogoti daya beli masyarakat.

Baca Juga:  Hari ini FPI Resmi Menerima Cap Organisasi Terlarang

Namun disisi lain juga ada pelonggaran dan penghapusan substansi menguntungkan pengusaha.

Apakah Anda setuju atau tidak dengan pengesahaan RUU HPP ini?

Temukan artikel menarik lainnya di topik: RUU HPP

KOMENTAR

Demi etika berkomentar yang baik, segala macam komentar bernada kebencian, rasisme dan serangan terhadap keyakinan orang lain, akan dihapus. Kamu bisa menyimak bagaimana data komentar pembaca diproses, dengan mengeklik tautan berikut ini.

artikel Terkait

Artikel Terbaru