Begini Bunyi Lengkap Dasar Hukum Pelarangan FPI

Secara de jure, FPI sudah tidak memegang legal standing sejak 21 Juni 2019, menurut pemerintah.


konferensi-pers-mahfud-MD

Menko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers terkait pelarangan kegiatan FPI. (Foto: tangkapan layar kanal Youtube Polhukam RI)

Diterbitkan:

the Monkey Times – Pemerintah dalam jumpa pers yang dilakukan Menko Polhukam Mahfud MD hari ini (Kamis, 30/12/2020) mengumumkan pelarangan kegiatan ormas FPI. Pemerintah beralasan FPI secara de jure sudah bubar sebagai ormas sejak 21 Juni 1985.

Iklan. Konten berlanjut di bawah.

Dan karenanya FPI dinyatakan sudah tidak memiliki legal standing untuk melaksanakan kegiatan sebagai ormas.

“Pelanggaran kegiatan FPI ini dituangkan di dalam keputusan bersama enam pejabat tertinggi di Kementerian dan Lembaga yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala BNPT,” kata Mahfud dalam jumpa pers yang juga bisa dilihat secara virtual.

Keputusan pelarangan kegiatan FPI didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.

Dalam keputusan yang dibacakan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej – dan dimuat di situs resmi Polhukam RI, pemerintah menjabarkan empat poin penting terkait pelarangan FPI:

  1. Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara de jure telah bubar sebagai Organisasi Kemasyarakatan.
  2. Front Pembela Islam sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang secara de jure telah bubar, pada kenyataannya masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum.
  3. Melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembala Islam dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  4. Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam dictum ketiga di atas, Aparat Penegak Hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Front Pembela Islam.
  5. Meminta kepada warga masyarakat: untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam; untuk melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum setiap kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam.
  6. Kementerian/Lembaga yang menandatangani Surat Keputusan Bersama ini, agar melakukan koordinasi dan mengambil Langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  7. Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Temukan artikel menarik lainnya di topik: baca berita, berita hari ini, FPI organisasi terlarang

Bagikan artikel ini